Puluhan massa yang tergabung dalam Relawan Perjuangan Demokrasi
(Repdem), Forum Masyarakat Pro Demokrasi (Prodem) dan Gerakan Arus
Bawah (Gabah), menggelar aksi demo menolak UU Pilkada yang telah
diputuskan DPR RI, Jumat (3/10) kemarin.
Mereka membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap UU Pilkada.
Mereka menampilkan aksi teaterikal yang menggambarkan penderitaan rakyat jika UUU Pilkada diberlakukan. Dalam aksi teaterikan itu digambarkan bagaimana bupati harus tunduk kepada dewan, hingga harus mengikuti semua keinginan dewan. Sedangkan anggota dewan digambarkan telah menginjak-injak rakyat, hingga menambah penderitaan rakyat.
Usai melakukan aksi teaterikal, mereka mendesak Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji, untuk menandatangani dukungannya penolakan UU Pilkada. Bupati yang seringkali enggan menemui demonstran, tiba-tiba datang dan turut berorasi serta membubuhkan tanda tangannya mendukung penolakan Pilkada langsung.
Tanda tangan dukungan penolakan Pilkada langsung juga datang dari Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat dan Wakil Ketua DPRD Cilacap dari PAN Barokatul Anam. “Secara pribadi mendukung Pilkada langsung. Tetapi jika ditanya sebagai kader PAN, maka saya tetap bersikap seperti partai. Tidak ada hubungannya dengan pendapat pribadi,” ungkap Barokatul Anam mengkalrifikasi sikap politiknya.
Massa juga memaksa semua anggota dewan menandatangani spanduk sebagai bentuk dukungan terhadap penolakan
Pilkada langsung. Sedangkan sikap para anggota dewan, sebagian besar menolak menandatangani. “Takut di-PAW,” ungkap anggota dewan yang merupakan putri Bupati Tatto Suwarto Pamuji, Tietha Ernawati Suwarto yang juga diikuti para anggota dewan
ainnya dari koalisi merah putih.
Dalam aksinya mereka menilai, Pilkada oleh dewan telah membunuh demokrasi rakyat. Sebab telah menghianati
rakyat dan pembodohan oplitik. “Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kembalikan Pilkada kepada suarat rakyat,” ungkap korlap
Soleh dalam orasinya.
Massa juga mengatakan dengan dikeluarkannya Perpu Pilkada langsung oleh Presiden patut mendapat dukungan oleh masyarakat demi menyelamatkan demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Mereka membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap UU Pilkada.
Mereka menampilkan aksi teaterikal yang menggambarkan penderitaan rakyat jika UUU Pilkada diberlakukan. Dalam aksi teaterikan itu digambarkan bagaimana bupati harus tunduk kepada dewan, hingga harus mengikuti semua keinginan dewan. Sedangkan anggota dewan digambarkan telah menginjak-injak rakyat, hingga menambah penderitaan rakyat.
Usai melakukan aksi teaterikal, mereka mendesak Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji, untuk menandatangani dukungannya penolakan UU Pilkada. Bupati yang seringkali enggan menemui demonstran, tiba-tiba datang dan turut berorasi serta membubuhkan tanda tangannya mendukung penolakan Pilkada langsung.
Tanda tangan dukungan penolakan Pilkada langsung juga datang dari Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat dan Wakil Ketua DPRD Cilacap dari PAN Barokatul Anam. “Secara pribadi mendukung Pilkada langsung. Tetapi jika ditanya sebagai kader PAN, maka saya tetap bersikap seperti partai. Tidak ada hubungannya dengan pendapat pribadi,” ungkap Barokatul Anam mengkalrifikasi sikap politiknya.
Massa juga memaksa semua anggota dewan menandatangani spanduk sebagai bentuk dukungan terhadap penolakan
Pilkada langsung. Sedangkan sikap para anggota dewan, sebagian besar menolak menandatangani. “Takut di-PAW,” ungkap anggota dewan yang merupakan putri Bupati Tatto Suwarto Pamuji, Tietha Ernawati Suwarto yang juga diikuti para anggota dewan
ainnya dari koalisi merah putih.
Dalam aksinya mereka menilai, Pilkada oleh dewan telah membunuh demokrasi rakyat. Sebab telah menghianati
rakyat dan pembodohan oplitik. “Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kembalikan Pilkada kepada suarat rakyat,” ungkap korlap
Soleh dalam orasinya.
Massa juga mengatakan dengan dikeluarkannya Perpu Pilkada langsung oleh Presiden patut mendapat dukungan oleh masyarakat demi menyelamatkan demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar